PRA

Tahapan penyusunan programa model sekarang

Penyusunan programa penyuluhan pertanian sesuai dengan PERMENTAN  NO 25 Tahun 2009, bersama para pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif, memalui tahapan sebagai berikut:

Pembentukan Kelompok tani dan Tim Participatory Rural Appraisal (PRA)

1.        Pelaksanan PRA Desa ( Oleh petani )

Pelaksanaan PRA dilaksanakn pelaku utama dan pelaku usaha itu sendiri pengolahan data dan analisis Identifikasi Potensi Wilayah oleh petani di bantu penyuluh atau tokoh masyarakat.

2.        Penyusunan Rencana Usaha Keluarga ( RUK )

Penyusunan RUK dikumpulkan angota kelompok tani di musyawarahkan dengan anggota di jadikan satu tujuan Rencana Usaha Kelompok

3.        Penyusunan Usaha Kelompok

Dari usaha Kelompok di jadikan acuan untuk penyusunan Rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian Desa (RKPD)

4.        Penusunan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD)

Rencana kerja Penyuluhan Desa yang tersusun di jadikan acuan untuk penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan

5.        Programa penyuluhan BPP ( Kecamatan )

Programa kecamatan di susun bedasarkan hasil dari programa Desa

/kelurahan untuk bahan acuan penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten

6.        Programa Penyuluhan Kabupaten

Programa kabupaten di jadikan ucuan untuk menbuat program pengembangan komoditi ungulan kabupaten

7.        Program Pengembangan komoditi Kabupaten

Dari program Pengembangan komoditi Kabupaten di kembalikan untuk pengembangan komoditi kecamatan

8.        Program pengembangan komoditi Kecamatan

Program ini di jadikan acuan untuk pelaksanan Pengembangan komoditi yang cocok  di Desa

9.        Program pengembangan komoditi Desa

Program pengembangan Komoditi Desa di jadikan acuan untuk pelaksanaan penyuluhan pertanian Desa

Tahapan penyususunan Programa model lama

1.        Program dari Kabupaten KIPP/ BIPP

2.        Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian BPP / Kecamatan

Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian dari BPP atau kecamatan di jadikan acuan pelaksanan perencanan kegiatan penyuluhan peertanian di Desa

3.        Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian Desa

Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian Desa di jadikan acuan pelaksanan perencanan kegiatan penyuluhan kelompok.

4.        Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian Kelompok

Perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian Kelompok sebagai acuan pelaksanan Identifikasi potensi wilayah  kelompok

5.        Identifikasi Potensi wilayah  kelompok

Identifikasi Potensi kelompok dijadikan dasar  pelaksanaan identifikasi potensi Wilayah Desa

6.        Identifikasi Potensi Wilaya Desa

Identifikasi Potensi Wilayah Desa dijadikan dasar  penyusunan pengolahan data Potensi Wilayah

7.        Penyusunan pengolahan data Potensi Wilayah

Dari pengolahan data Potensi wilayah dari Kecamatan di analisis untuk mengetahui sistim agraklimat, sistim pertanian, pilihan komditas.

8.        Analisis Agroklimat, sistim pertanian, pilihan komoditas.

Analisis Argoklimat, sistim pertanian, pilihan komoditas dari kecamatan untuk dianalisis Agroekologi, dasar kelembagaan, Rekomendasi pola tanam yang akan di terapkan

9.        Analisis Agroekologi, dasar kelembagaan, Rekomendasi pola tanam

Dari Analisis Agroekologi, dasar kelembagaan, Rekomendasi pola tanam untuk penyusunan RUK kelompok

Desa

10.    Rekapitulasi RUK Desa

Dari rekapitulasi RUK Desa di jadikan penyusunan RUK BPP atau Kecamatan

11.    Penyusunan RUK Kelompok

Dari Penyusunan RUK kelompok  di rekapitilasi penyusunan RUK

12.    Penyusunan RUK BPP/ Kecamatan

Dari penyusunan RUK BPP untuk mengidentifikasi fakator penentu

13.    Identifikasi fakator penentu

Dari Identifikasi fakator penentu untuk di jadikan penulisan Program Penyuluhan Pertanian

14.    Penulisan Programa Penyuluhan Pertanian

Dari Penulisan Programa Penyuluhan Pertanian dilakukan pengesahan oleh kepala BPP

15.    Pengesahan BPP

Dari programama penyuluhan yang sudah dibuat dan di sahkan oleh kepala BPP dijadikan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian

16.    RKPP

Rencana kerja Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman penyuluh dalam pelaksanan kegiatan penyuluhan di wilayah binaanya.